LIPUTANRAKYAT.COM| Lambaro – 25 Maret 2022. Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah salah satu satker dibawah Mahkamah Syar’iyah Aceh yang akan berpartisipatif pada tahun 2022 sebagai satuan kerja yang mengikuti program reformasi birokrasi dengan program Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Siti Salwa Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho memimpin kegiatan Public Compaign ( Kampanye publik ) tentang zona integritas. Terpantau kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah bergerak secara zig zag.
Sambil menyanyikan yel yel Zona Intergritas, dengan menggunakan pakaian batik kompak, “siapa kita“? Kode suara komando yang diucapkan Siti Salwa dengan lantang dan melengking.
Teriakan sang Ketua tersebut di jawab peserta publik compaign “ Kita adalah Mahkamah Syariyah Jantho “ Apa Tujuan kita sambung Salwa, “ tujuan kita adalah Zona Integritas wilayah bebas korupsi, Yes. ! “ sahut para peserta secara kompak yang terdiri dari aparatur Mahkamah Syar’iyah Jantho, alunan suara bersatu bak group koor paduan suara terlatih.
Siti Salwa, mengatakan kegiatan publik compaign ini salah satu rangkaian dari upaya tahapan dalam menghadirkan predikat wilayah bebas korupsi dalam program zona integritas Mahkamah Syar’iyah Jantho.
“Serta salah satu bentuk nyata sosialisasi Zona Intergritas kepada masyarakat Aceh Besar dengan titik sentral bundaran persimpangan lambaro dengan sasaran pengguna jalan Medan – Banda Aceh pada hari ini, ujar Salwa.
Pihaknya lanjut Salwa
juga membagikan 500 gantungan kunci bentuk Sovenir yang berisi pesan moral tentang zona integritas dari Mahkamah Syar’iyah Jantho, serta 500 goodie bag.
Kami memilih goodie bag sebagai tas jinjing yang berfungsi sebagai pengganti kantong plastik yang lebih ramah lingkungan bagi pengunjung pasar lambaro, dan dilanjutkan dengan membentangkan poster pesan pesan moral dan spanduk yang berisi permintaan dukungan kepada masyakarat dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), ujar Salwa yang ditemui dilokasi kegiatan.
Sebagaimana diketahui Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh Pemerintah untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Integritas dapat diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya.
“Ini sangat penting apalagi kita salah pemegang kekuasaan yudikatif dilevel pertama yang berhadapan lansung dengan masyarakat pencari keadilan kata Muhammad Raihan S.Ag MH Panitera Mahkamah Syar’iyah dengan semangat,”jelas Salwa.
“Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang wajib kita lakukan di satker kita,”tambahnya.
Di akhir kegiatan, Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho mengucapkan terimakasih kepada seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Jantho yang telah mensukseskan kegiatan hari ini dan beliau juga menyampaikan tetap semangat mendukung Mahkamah Syar’iyah Jantho menjadi Wilayah Bebas Korupsi.
Aksi Sosialisasi Zona Integritas dan Pembagian 500 gantungan kunci serta 500 lembar goodie bag kepada pengunjung pasar lambaro tersebut berjalan lancar, kegiatan yang berlansung selama dua jam tersebut diakhiri pada pukul 10.15 dan aparatur Mahkamah Syar’iyah Jantho kembali bergerak ke arah kekantor yang terletak di Jalan T. Bakhtiar Panglima Polem di Kota Jantho.
Sebahagiannya lagi melakukan persidangan keliling dan pengambilan produk pengadilan baik putusan/penetapan yang merupakan salah satu inovasi Mahkamah Syar’iyah Jantho, dengan nama Inovasi Mahkamah Syar’iyah Jantho Keliling (Si Jalin) dan Booking Produk Pengadilan Mahkamah Syar’iyah Jantho (King Polan MS Jantho) bersinergi di area sidang keliling di Kantor Urusan Agama Kec Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah periah peringkat “ A Excelent “Pada program Sertifikasi Akreditasi Penjamian Mutu ( SAPM ) tahun 2018 dan Akreditasi Penjaminan Mutu ( APM ) tahun 2019, 2020 dan 2021 dimana langkah Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan yang baik, efektif dan efisien.
Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dengan menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.[Red]
