LIPUTANRAKYAT.COM| Banda Aceh – Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik merupakan salah satu visi dan misi penting dari Walikota Banda Aceh. Tak heran, jika setiap kali pelantikan pejabat di Banda Aceh, Walikota selalu menekankan persoalan loyalitas dan dedukasi terhadap pimpinan, karena hal itu menjadi poin penting untuk memaksimalkan wujud Banda Aceh yang Gemilang.
Namun, hal miris berulang kali dipertontonkan dan menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari kepala SKPK sehingga mencoreng citra pemerintahan kota Banda Aceh yang sudah baik di mata masyarakat, salah satunya yakni hal yang dilakukan oleh Kepala BKPSDM Banda Aceh.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Sentral Pemuda Gemilang (SPG) Ihwan Kartiawan Kepada media, Selasa (13/07/2021).
Dia memaparkan, beberapa hal fatal yang dilakukan oleh Kepala BKPSDM Banda Aceh diantaranya keluarnya Surat Edaran (SE) Setdako Nomor 814.1/1351 perihal pembayaran jasa pegawai non PNS yang memuat poin bahwa pegawai non PNS (tenaga kontrak) yang cuti sakit dan melahirkan dilakukan pemotongan pembayaran gaji sebesar 25%. Surat edaran ini tentunya melukai hati masyarakat dan akhirnya heboh, pasalnya jelas-jelas mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan.
“Kita bisa lihat bagaimana seorang kepala BKPSDM mengkonsep draft kebijakan tanpa berkoordinasi dengan Walikota. Inikan fatal, yang dimalukan Walikota sebagai pimpinan, padahal itu murni ulah ketidaktelitian kepala BKPSDM yang dinilai kurang dedikasi dan loyalitas terhadap pimpinan.
Alhamdulillah, begitu Walikota mengetahui aturan itu langsung dibatalkan, karena Walikota sangat mengerti perasaan masyarakat. Tapi, bagaimana dengan kebijakan yang tidak viral dan berada diluar pengetahuan walikota,” katanya.
Dia juga menyinggung bahwa seringnya terjadi kesalahan dalam proses mutasi. “Jadi, sering terjadi non job PNS. Kemudian seminggu kemudian terpaksa dilantik lagi karena sepertinya dilakukan tanpa koordinasi, ini bagian contoh Kebrobrokan kinerja BKPSDM Banda Aceh. Tak hanya itu, Baru sejak sejak kepala BKPSDM sekarang ini ada org yg dilantik di dua tempat di hari pelantikan yang sama. Ini jelas tidak teliti dan mengandung hal yang terselubung,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut Ihwan, seakan-akan tercium adanya pengaturan khusus kepala BKPSDM tanpa sepengetahuan atau luput dari pandangan Walikota. “Sebagai contoh, sejak Ampon Din sekda Pemko tidak terima PNS baru. Tapi, pamong malah setiap tahun masuk mencapai 7 – 10 org pertahun. Bahkan 4 tahun pamong bertugas langsung dapat jabatan eselon 4. Inikan terlihat ada sesuatu dan semacam skema tertentu, dan kami yakini sering luput dari pandangan walikota,”jelasnya.
Pihaknya juga mengatakan bahwa BKPSDM itu dapurnya pemerintah, jika dikelola oleh orang yang salah, tidak amanah atau memiliki integritas, dedikasi dan loyalitas rendah, maka dampaknya juga sangat fatal. “Jika kita analogikan BKPSDM itu sebagai dapur tempat meramu sajian masakan, maka posisi Kepala BKPSDM itu adalah orang yang meramunya, sementara walikota adalah orang yang membuat resep masakan/minumannya. Jika yang tukang ramu atau tukang aduk tidak memasukkan resepnya sesuai, misalkan ditambah dengan sesuatu atau dikurangi maka citra rasanya juga pasti beda, dan bahkan lebih fatalnya bisa menyebabkan sakit perut bagi yang mengkonsumsinya. Begitu juga dengan BKPSDM jika tidak dikelola dengan baik oleh orang yang tepat dengan loyalitas dan integritas tinggi maka dapat menghadir kebijakan yang fatal dan berdampak terhadap ASN nantinya,” terangnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak Walikota untuk segera mungkin mengevaluasi kinerja kepala BKPSDM Banda Aceh. “Kita berharap Walikota tegas dan tidak ragu-ragu mencopot Kepala BKPSDM Banda Aceh karena beberapa kali secara gamblang mencoret citra pemko dengan lahirnya kebijakan yang konyol dan memalukan seperti kami sebutkan tadi,”pungkasnya.[Red]
