LIPUTANRAKYAT.COM| Banda Aceh – Sejak Undan-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No.11 tahun 2006 tercipta, hal itu jadi modal utama Aceh untuk bangun kembali sebagai cerminan Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005.
UUPA jadi suatu bentuk rekosiliasi menuju pembangunan ekonomi, sosial dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Disamping itu Undang-Undang yang terdiri dari 40 Bab dan 273 Pasal ini juga ada mengandung kosiderasi filosofis, yuridis dan sosiologis yang menegaskan Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tatanan Otonomi seluas luasnya yang diterapkan di Aceh.
Kesejahteran dan Keadilan Ekonomi bagi Masyarakat Aceh diyakini menjadi titik Kristis/Tipping Point bagi kelanggengan perdamaian , memberi ruang bagi perwujudan kejayaan Aceh, kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi sebagai tujuan Pembangunan Aceh.
DR. Amri, Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala ini menyatakan, terdapat dalam lembaran Negara RI tahun 2006 no.62 yang isinya itu menekankan pada Pemberdayaan Ekonomi, Pemberdayaan Sosial-Politik, Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Pemeliharaan Perdamaian.
Ia menjelaskan keadaan Perekonomian Aceh sejak adanya Dana Otsus (Dana Otonomi Khusus) tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh. Sampai saat ini tingkat kemiskinan masih pada angka 15,43 % dan tingkat pengagguran juga terus melonjak.
Padahal Dana Otsus sendiri yang telah masuk ke Aceh sejak tahun 2008 hingga tahun 2021, itu sebanyak Rp.86 Triliun. Belum lagi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Migas (TDBH Migas) dan Pendapatan Asli Aceh (PAD).
Ditambah lagi, lanjutnya, pemerataan dan kemajuan ekonomi juga tidak ada di 23 Kab/kota. Pertumbuhan ekonomi hanya 2,75% dari target pertumbuhan ekonomi di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2021 yang sebesar 6,5%.
“Ini bisa dikatakan selama ini cara pemerintah Aceh itu jauh panggang dari api. Inilah kenyataan yang terjadi di bumi Serambi Mekkah ini, setelah 15 tahun perdamaian,” ujarnya.
Dari amatan Dr Amri terdapat banyak isu-isu strategis dalam implementasi UUPA, seperti Politik/Pilkada, kelembagaan Gampong, masalah fungsional WaliNanggroe, ditambah lagi kewenangan masalah kelautan, perdadangan dan investasi, kehutanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, DOKA, syariat Islam, tata kelola ekonomi yang masih amburadul yang menyebabkan Aceh jadi Provinsi termiskin.
“Ditambah hengkangnya beberapa investor besar, serta belum ada manfaat ekonomis kawasan pelabuhan Sabang, hilangnya kawasan ekonomi khusus Arun dari proyek strategis Nasional, belum lagi jadi gagalnya investasi Semen Indonesia Laweueng di Laweung Pidie. Ini jadi akibat meningkatnya kemiskinan dan penganguran secara struktural akibat dampak ekonomi Regional kacau di Aceh,” jelasnya.
UUPA atau UU Republik Indonesia tentang Aceh merupakan modalitas membangun perdamaian dan momentum yang tepat bagi Pemerintahan dan masyarakat Aceh dalam melaksanakan program startegis pembangunan ekonomi.
“sebaiknya Pemerintah harus sangat hati-hati dalam memikirkan dan merevisi UUPA, karena ini sangat penting untuk masa depan pembangunan dan mendongkrak perekonomian Aceh,” lugasnya.
Dr Amri juga menyarankan Pemda dan DPR Aceh untuk memikirkan dengan serius persolaan kesejahteraan rakyat Aceh. Bahwa kemiskinan dan pengangguran bukanlah persoalan remeh temeh di bumi Serambi Mekkah.
“Banyak hasil penelitian diseluruh dunia, akar konflik itu muncul dari persoalan konflik Ekonomi (Kemiskinan dan Pengangguran),” demikian Amri.[Red]
