Jakarta (16/07) — Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Rafli Kande menyatakan pandangan FPKS terhadap dana PMN ke BUMN tahun anggaran 2022.
Saat mewakili Fraksi PKS dalam rapat Paripurna, Rafli mengatakan, Fraksi PKS dengan tegas menerima pengajuan dana PMN 2022 jika berpihak langsung kepada rakyat dan menolak pengajuan dana yang dirasa belum prioritas di masa pandemi.
“Pemerintah mengajukan dana PMN 2022 kepada BUMN sebesar Rp72,449 triliun. FPKS menyatakan menerima pengajuan dana PMN 2022 untuk program yang berpihak langsung kepada rakyat kecil dan menolak pengajuan dana PMN 2022 ke BUMN yang belum prioritas.” terang Rafli.
Ada beberapa catatan penting juga terkait pengajuan dana ini, kata Rafli, Pertama adalah masalah proyek kereta cepat yang dianggap tidak sehat. Laporan Kementerian BUMN terkait kinerja keuangan menunjukkan bahwa sedang mengalami penurunan pendapatan 39,23% dengan Rasio Hutang terhadap Ekuitas sebesar 1,46 kali.
“Dengan ini, FPKS mendesak pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk membuka sumber pendanaan perusaahan yang diberikan kepada PT KCIC. Disaat normal saja proyek ini diperkirakan merugi dalam waktu yang lama, apalagi saat dunia dilanda pandemi,” Tutur Rafli.
Selain itu, tata kelola BUMN Asuransi juga dianggap buruk dan pembangunan jalan tol dirasa belum prioritas di tengah pandemi seperti ini. Dengan pandemi yang menyentuh ribuan dalam 1 hari dan lebih dari 30.000 rakyat terpapar covid dalam waktu 24 jam, seharusnya pemerintah fokus pada penanganan wabah covid dengan memperluas ruang anggaran untuk penanganan rakyat yang terpapar.
“Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat, dan lain-lain belum prioritas di masa pandemi dan rakyat sedang menderita.
Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas. Bila disaat kritis seperti ini, pemerintah masih tetap membangun jalan tol dan proyek infrastrukturnya, ini tentu sungguh memprihatinkan,” tutup Rafli prihatin. (R)
