LIPUTANRAKYAT.COM| Banda Aceh – Mantan Juru Runding Perdamaian Aceh di Jenewa Swiss Dr Baihaqi MA meminta agar Presiden RI Joko Widodo memberikan mandat Pj Gubernur Aceh kepada orang Aceh. Hal itu dinilai sangat penting demi keberlanjutan damai dan reintegrasi di Aceh.
“Pj Gubernur Aceh yang ditunjuk pada Juli mendatang haruslah orang Aceh, karena yang tahu seluk beluk persoalan dan sosiolog masyarakat Aceh itu adalah orang Aceh bukan orang luar yang berambisi mengmbil kursi empuk sebagai orang nomor 1 di Aceh. Mau sipil atau militer tidak masalah, intinya Pj Gubernur Aceh adalah putera Aceh yang mengerti masalah Aceh,”ungkap Dr Baihaqi MA yang merupakan salah satu juru runding utusan Aceh pada perjanjian Jenewa tahun 2002 silam kepada media, Minggu (05/05/2022).
Menurut Baihaqi, Pj Gubernur Aceh hendaklah orang yang mengerti tentang kearifan lokal Aceh, dan mampu menyelesaikan persoalan konflik Aceh. “Jadi, jika yang diamanahkan itu adalah putera Aceh yang memiliki kemampuan memahami kearifan lokal Aceh dengan baik akan lebih memudahkan meminimalisir munculnya benih-benih konflik di Aceh,”kata Baihaqi yang juga akademisi UIN Ar-Raniry.
Dia menegaskan, Pj bukan hanya bicara kekuasaan namun harus lebih mampu memahami persoalan dan memiliki memanajen dalam mengelola pembangunan untuk kemaslahatan bansa Aceh.
“Jika orang luar Aceh Pj Gubernur itukan namanya perantau, besar kemungkinan hanya mengambil manfaat dan berpotensi hanya sebatas untuk mengumpul pundi-pundi belaka. Tentunya tidak akan ada tanggung jawab moral untuk masyarakat Aceh, beda halnya dengan orang Aceh dengan nilai keAcehan yang tinggi, tentunya akan lebih maksimal memikirkan nasib bansa Aceh,” jelasnya.
Pj Gubernur ke depan, kata pria yang akrab disapa Tgk Boy itu, diharapkan berpihak kepada pembangunan masyarakat agraris. “Disini lebih bagusnya lagi harus orang Aceh yang paham kondisi lapangan masyarakat Aceh, bukan orang Aceh yang hanya memahami laporan tertulis saja. Tapi, memang day to day sering berada di tengah masyarakat Aceh,”harapnya.
Baihaqi secara tegas berharap Presiden tidak mengirimkan sosok pemimpin yang berpotensi melahirkan penjajahan baru di bumi tanah rencong.
“Jangan pula menghadirkan penjajah baru di negeri yang berdaulat, bayangkan HGU, pertambangan bahkan ada urusan galian C dikuasai orang luar. Nanti jangan sampai 1-2 tahun menjabat di Aceh justeru hanya untuk mengerok kekayaan alam Aceh untuk kepentingannya dan kelompok kroninya. Jadi, track recordnya haruslah dilihat sebaik mungkin, kadang-kadang ada orang luar baru bertugas sebentar di Aceh karena tergiur, lalu ingin kembali ke Aceh untuk mengumpulkan pundi-pundi dari hasil kekayaan alam Aceh, ini juga akan sangat memilukan bagi masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh sangat berharap keputusan bijaksana Presiden Jokowi demi Aceh dan masa depan Indonesia,”pungkasnya[Red]
