LIPUTANRAKYAT.COM| Banda Aceh – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh (DPRA) Ihsanuddin mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) tidak serius dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).
“Itu terbukti di setiap tahunnya Aceh masuk dalam daftar kemiskinan dan pengangguran yang tinggi serta carut marutnya proses Penganggaran di Aceh,” Sebut Ihsanuddin kepada wartawan, Banda Aceh, Senin,(14/02/2022).
Kata dia Ihsanuddin, faktornya dimekanisme penganggaran artinya kalau pemerintah sudah memahami bahwa Aceh jadi yang termiskin, mereka harus telusuri variabel yang menyebabkan kemiskinan tersebut.
“Di variabel itulah, TAPA dalam menyusun rencana anggaran sebenarnya harus memasukan apa hal-hal yang bisa mengurangi kemiskinan itu sendiri,” ungkapnya.
Menurutnya kegiatan yang pro terhadap Rakyat seperti, rumah layak huni atau rumah duafa itu adalah item atau varibel yang harus dihitung didalamnya.
“Jadi kategori kelompok kemiskinan itu juga harus mereka (Pemerintah) prioritaskan. Ini sudah sekian tahun tidak dilaksanakan oleh karenanya saya pikir itu menjadi kesalahan,” sebutnya.
Kemudian, pada kesempatan itu Ihsanuddin juga menyampaikan banyak perkebunan yang harusnya bisa menunjang perekonomian masyarakat di Aceh, saat ini tidak lagi produktif. Hambatan pada akses jalan jadi penyebab.
“Apasalahnya pemerintah daerah atau TAPA mengusulkan pengembangan jalan ke lokasi lokasi perkebunan, sehingga masyarakat dimudahkan untuk membuka kebun. Lalu mereka bisa menanam segala macam tanaman untuk menghidupkan perekonomian masayarakat,” ujarnya.
Bahkan lanjut Ihsanuddin, jika di hitung dari tahun lalu. SiLPA dana APBA mencapai 3,9 Triliun, jika dana tersebut dibuat jalan ke setiap lokasi perkebunan dengan pagu 1 Milyar, maka s 4000 ruas jalan dapat terselesaikan.
“Berapa sudah jalan untuk menunjang ekonomi Masyarakat. Sementara di Provinsi lain terbatasnya Uang dan posisi aceh hari ini ada anggaran dan uang tapi tidak mampu kita habiskan,” ungkap Ihsan.
Maka dari itu, Ihsanuddin menyebut bahwa TAPA tidak becus dalam mengelola uang rakyat.
Sebabnya karena pembahasan hanya dibahas dikulit luar saja dan tidak pernah dibahas secara konprehensif dari setiap kegiatan yang diusulkan itu.
“Kadang ada disetiap Rapat dengan anggota Banggar DPRA sudah menyarankan dilakukan A sampai Z tapi wujudnya begitu keluar tetap seperti biasa,” katanya.
Sebagai anggota DPRA, dari setiap hasil Reses yang di lakukan mereka untuk menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa DPRA selalu mengupayakan untuk memasukan hasil Aspirasi tersebut walaupun diterima oleh TAPA, namun faktanya juga Aspirasi itu tidak dijalakan.
“Taqwallah selaku ketua TAPA wajib bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Aceh saat ini, mulai dari SilPA, angka kemiskinan tidak pernah turun, pengangguran serta carut marutnya proses penganggaran itu semua TAPA harus bertanggaung jawab,” lugasnya.[Red]
